pajak pusat dan pajak daerah. Berkat pajak yang dibayar oleh wajib pajak, Indonesia dapat mengatasi berbagai tantangan yang ada seperti fasilitas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. pajak pusat dan pajak daerah

Sosialisasi yang disiarkan secara langsung tepat pukul 14. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2), Pasal 86 ayat (3), Pasal 89, Pasal 95 ayat (3), Pasal 97 ayat (5), Pasal 98 ayat (14), Pasal 99 ayat (7), dan Pasal 101 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan. com – Pemerintah pusat kini bisa ambil bagian dalam kebijakan penentuan tarif Retribusi dan Pajak Daerah. Hal ini seiring terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 (PP 10/2021) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan. = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak. Pasal 2 (1) Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dibagi untuk Pemerintah Pusat dan Daerah dengan imbangan sebagai berikut : a. Permohonan izin penyanderaan diajukan oleh Pejabat atau atasan Pejabat kepada Menteri Keuangan untuk penagihan pajak pusat atau kepada Gubernur untuk penagihan pajak daerah. Retribusi. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP - Ketentuan Umum Perpajakan), sedangkan Pajak Daerah diatur dalam UU No. Ilustrasi. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah: Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik oleh daerah tingkat I maupun oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangganya. Oleh sebab itu, pengenaan pajak daerah atas pusat kebugaran tidak dalam jenis pajak tersendiri, melainkan dikelompokkan ke dalam objek Pajak Hiburan. JAKARTA, DDTCNews – Tren global perubahan lanskap perpajakan yang didorong oleh berbagai reformasi pajak kini semakin intens. Balas Jasa b. Dasar Hukum. Setelah berlakunya Undang-Undang tersebut, pengelolaan PBB dibagi. Dalam undang- undang2. Pembayaran PBB bisa dilakukan melalui bank yang tertera dalam SPPT, ATM, atau dinas pendapatan daerah setempat. Pajak Pusat dan Pajak Daerah 17 BAB III PENUTUP. Beda Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Sesuai dengan Pasal 77 ayat (4) dan (5) UU PDRD, besarnya NJOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp10 juta untuk setiap wajib pajak. Tarif pajak daerah untuk jenis pajak sarang burung walet maksimal yang dikenakan sebesar 10%. Sementara, berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Jenis-Jenis Pajak Pemerintah. Selama ini pungutan Daerah yang berupa Pajak dan Retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Aturan tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 (UU No. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pada 2020, sector tersebut mengalami kontraksi 4,56%. Pajak pusat dan pajak daerah mulai muncul di Indonesia sejak diberlakukannya sistem otonomi daerah . Hingga saat ini, kontribusi. Restoran mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Sedangkan, pajak daerah umumnya mengelola jenis pajak seperti pajak reklame, pajak restoran, pajak hotel, pajak kendaraan bermotor (PKB), serta BPHTB atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan. E. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. 1. Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama tiga puluh. Jakarta, 26 Agustus 2020 – Direktorat Jenderal Pajak hari ini secara resmi telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan 78 pemerintah daerah tentang optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah di 78 daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Sedangkan, pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah tingkat Provinsi maupun Kabupaten atau Kota yang diadministrasikan oleh Dinas atau Badan Pendapatan. Latar Belakang Untuk menambah penerimaan Negara, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan diantaranya adalah pemungutan pajak terhadap wajib pajak. Beberapa Pendapat. Sesuai ketentuan, Tuan Radya wajib membayar pajak pusat (Pajak Penghasilan) dan pajak daerah (Pajak Sarang Burung Walet). Beragam jenis pajak daerah tersebut, sesuai Pasal 2 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), diklasifikasikan menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Berdasarkan ketentuan ini, pajak digolongkan menjadi dua yakni pajak pusat dan pajak daerah. Untuk menambah penerimaan Negara, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan diantaranya adalah pemungutan pajak terhadap wajib pajak. Sumber Penerimaan Negara Dikutip dari laman Kemenkeu, penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Tipe Dokumen. DBH PBB berasal dari penerimaan PBB yang diterima oleh pemeintah pusat. pajak langsung dan pajak tak langsung. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, kewenangan pemungutan pajak dari Pajak Bumi Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dialihkan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah kota. Berikut ini pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat: Pajak Penghasilan (PPh) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Bea Materai. KOMPAS. Di hampir semua negara, pajak adalah suatu hal yang sangat penting yang mampu menjamin kelangsungannya sekaligus meningkatkan potensi pertumbuhannya. Bertujuan untuk menambahkan devisa negara untuk kepentingan,. id), berikut jenis-jenis pajak yang termasuk pajak pusat adalah: 1. Penerimaan pajak merupakan bagian terbesar dari keseluruhan penerimaan negara, termasuk di Indonesia. Machfud mengatakan penerapan opsen akan menyelesaikan persoalan bagi hasil yang selama ini sering terjadi. Karena kami ada di seluruh provinsi, jadi seharusnya insentifnya gabungan antara pajak pusat dan pajak daerah. Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau Kantor sejenisnya yang dibawahi oleh Pemerintah Daerah setempat. Masing-masing memiliki beberapa jenis pajak lain yang lebih spesifik. d UU No. Pajak pusat merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang. 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai pengganti UU Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat, akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta. Pajak pusat yang ada di Indonesia saat ini antara lain, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB-P3), dan Bea Materai. oleh Redaksi PajakOnline. 28 Tahun 2009. Pajak Daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sehingga UU HKPD tersebut tidak hanya mengubah ketentuan yang mengatur tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sebelumnya diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak. 1 PENGERTIAN PAJAK DAERAH. T. 03/2022 tentang Kriteria dan/atau Rincian Makanan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, serta Jasa Boga atau Katering, yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai ( PMK 70/2022 ). Pajak daerah ini digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai namanya, Pajak Pusat diatur dan dipungut Pemerintah Pusat. Oleh: Suparnyo, pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Melalui UU yang lahir pada masa pandemi ini, pemerintah berharap bisa mendorong pengalokasian sumber daya nasional dengan lebih efektif dan efisien melalui hubungan keuangan pusat dan. 29/09/2023, 18:40 WIB. Dilatarbelakangi urgensi tersebut, telah dilakukan inisiasi kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah antara DJP, DJPK dengan 7 pemda pilot di tahun 2019 dan kemudian dilanjutkan dengan 78 Pemda di tahun 2020. Sekarang, kita akan membahas lebih lanjut mengenai keuntungan dari pajak pusat. McLure, pajak adalah kewajiban finansial atau. Pajak merupakan kontribusi wajib yang ditujukan atau dikenakan bagi setiap orang maupun badan yang diberikan kepada negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyatnya. Ilustrasi. Pajak menjadi salah satu sumber dana. Sementara itu, merujuk Pasal 1 angka 64, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pemerintah Kabupaten Cianjur mengikuti penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat dan Daerah bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan yang dilaksanakan secara hybrid dari Aula Cakti Buddhi Bakti, Gedung Mar’ie. Kedua, berdasarkan siapa yang melakukan pemungutan dan pengelolaan pajak tersebut. 10. Berdasarkan instansi pemungutnya pajak dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mendefinisikan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan. 10. Berdasarkan nama dari jenis pajak tersebut, bisa diketahui, pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat sedangkan pajak daerah dipungut. Edited by Cermati. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dalam. b. Pajak. Jenis pajak menurut sifat, yang ditanggung, dan lembaga pemungurnya serta contohnya di Indonesia. pajak dapat digolongkan menjadi pajak pusat dan daerah. 6 likes, 0 comments - hallobanua on November 11, 2022: "Evaluasi Pajak Parkir, Cara BPKPAD Banjarmasin Tingkatkan Potensi Daerah hallobanua. 42 Tahun 2009), Bea Meterai (UU No. com – Informasi seputar jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah penting diketahui mengingat terbitnya regulasi baru sebagai dasar hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. JAKARTA, DDTCNews – Mantan Dirjen Pajak Machfud Sidik mendukung penerapan skema opsen pajak daerah pada RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Keuangan (HKPD). Pajak pusat sendiri merupakan pemungutan pajak yang mana mekanisme pengenaannya berada di tangan pemerintah. Pemerintah pusat kini sudah memiliki wewenang untuk ikut serta dalam penetapan tarif pajak dan retribusi daerah. Jika berdasarkan lembaga pemungutnya, maka pajak dibedakan menjadi dua, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat meliputi: Pajak Penghasilan. PRINSIP DAN KRITERIA PERPAJAKAN DAERAH Kebijakan pungutan pajak daerah berdasarkan Perda, diupayakan tidak berbenturan dengan pungutan pusat (pajak maupun bea dan cukai), karena hal tersebut akan menimbulkan duplikasi pungutan yang pada akhirnya akan mendistorsi kegiatan perekonomian. (2) Kepala Daerah berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak daerah. Klikpajak, sebagai salah satu kanal resmi mitra DJP yang bisa membantu Anda dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah. com, Jakarta – Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2023 yang disusun Kementerian Keuangan (Keuangan) menetapkan tiga fokus utama kebijakan penerimaan pajak di tahun 2023. Mengenal Seputar Pajak Pusat, Jenis, Sampai Perbedaannya dengan Pajak Daerah. Dalam perpajakan, dikenal dua istilah terkait PBB, yaitu PBB P2 dan PBB P3. 100 juta = Rp. Putu Bernika Saraswati (16) 4. JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp811,7 triliun untuk dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023. Usulan telah masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Perbedaannya berada pada instansi pemungut, apakah dipungut oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Ditinjau dari lembaga pemungutnya, pajak dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. 1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berikut ini ciri-ciri pajak daerah yang membedakannya dengan pajak pusat: Pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah. Objek dan Subjek Pajak Restoran. nama pajak penghasilan disesuaikan dengan nama pasal pada UU NOMOR 36 TAHUN 2008 tentang pajak penghasilan yaitu : 1. 14. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Baca Juga: Ketahui Cara Lapor Pajak Bulanan yang. Anggota Kelompok 5 : 1. Prinsip Keadilan (Equity) Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan-kemampuan masing-masing subyek pajak. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang. Menteri berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak pusat. Pajak Pusat meliputi : Pajak Penghasilan (PPh) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Bea Meterai. Perbedaan pertama terletak pada wewenang pemungutannya. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2. Sebagai warga negara yang baik, sudah tentu kita harus membayar pajak kepada negara. Secara umum, pajak di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan daerah. Secara lebih terperinci, terdapat 3 jenis DBH pajak. Berikut Liputan6. 2. Tentang Kerja Sama Dalam Rangka Pemanfaatan Layanan Pajak dan Jasa Perbankan: 88JAKARTA, KOMPAS. Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas basis pajak Daerah dan memberikan kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif. Hukum Pajak yang tertinggi adalah Pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi “pajak dan pungutan lain. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Adapun peraturan perubahannya secara jelas dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Edited by Yordian Novianus 29 Maret 2023. Sistem Pajak dan Retribusi. Pengertian pajak daerah. PAJAK PUSAT DAN DAERAH. 1. Rabu, 26 Agustus 2020 19:15 WIB. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB perkebunan, Perhutanan, Pertambangan) Berikut ini pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah: 1. Berdasarkan lembaga. Aspek-aspek tersebut telah dikaji DDTC. Pembagian berdasarkan pemungutannya : pajak pusat, pajak daerah. com , JAKARTA — Sebanyak 254 pemerintah daerah atau pemda telah menerima perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan, dalam optimalisasi pemungutan pajak di pusat dan daerah. PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH | Direktorat Jenderal Pajak PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Undang-Undang 28 TAHUN 2009 Tanggal Peraturan 15-09. Ni Made Indah Parama Dewanti (10) 2. Pajak merupakan pemasukan negara yang paling besar yang nantinya akan digunakan untuk mensejahterakan rakyat yang berarti di sini pajak dapat dikatakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat atau Pajak Kita untuk Kita. Kali ini, kita akan mengenal pajak daerah jenis-jenisnya. Pajak pusat adalah jenis pajak yang dikelola. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Maka dari itu, pajak bersifat memaksa dan wajib bagi seluruh masyarakat Indonesia. Macam-macam pajak di Indonesia dibagi menjadi dua: pajak pusat dan. Pajak merupakan bentuk iuran wajib masyarakat sebagai warga negara yang baik kepada sebuah bangsa. 1 Tahun 2022) tentang Hubungan Keuangan antara. 250. Sistem Pajak dan Retribusi Penjelasan Umum UU No. Pajak Pusat: PPN · PPh · PBB sektor P3 · Bea Meterai Pajak Daerah: Pajak Provinsi: Kendaraan bermotor · Bea balik nama kendaraan bermotor · Bahan bakar kendaraan bermotor · Air permukaan · Rokok Pajak Kabupaten/Kota: Hotel · Restoran · Hiburan · Reklame · Penerangan jalan · Mineral bukan logam dan batuan · Parkir · Air tanah ·. Lebih lanjut, untuk menjawab pertanyaan Ibu Sonia, perlu juga mengacu pada. jumlah utang pajak yang. Namun, sejak berlakunya UU 28/2009 kewenangan pemungutan BPHTB dialihkan kepada pemerintah kabupaten/kota. 33 Tahun 2004 lentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pajak merupakan sebuah kewajiban yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Ketiga, berdasarkan lembaga pemungutannya (pajak pusat dan pajak daerah). Contoh Jenis-jenis Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Oleh: Suparnyo, pegawai Direktorat Jenderal Pajak. 7. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Sesuai dengan. Penerimaan negara adalah salah satu dari sumber pendapatan negara. Pajak merupakan pemasukan negara yang paling besar yang nantinya akan digunakan untuk mensejahterakan rakyat yang berarti di sini pajak dapat dikatakan dari rakyat, oleh. Menyatakan Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang. Berikut ini jenis pajak pusat dan daerah. Peraturan Daerah. Dengan kata lain, rumus dari penghitungan PBB-P2 adalah sebagai berikut: PPB-P2. “Perubahan kebijakan PDRD diarahkan. Reformasi pajak dinilai merupakan jawaban atas persoalan ekonomi fiskal yang timbul dan semakin dipertegas dengan. Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dikategorikan menjadi dua, yaitu Pajak Negara (Pajak Pusat) dan Pajak Daerah. Makalah Perpajakan (Pajak Pusat dan Daerah) by fendhica7nickolan. Pajak Daerah BERDASARKAN UU Pajak Daerah dan Retribusi. pungutan lain yang bersifat memaksa Retribusi dipungut berdasarkan Peraturan. 3. Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Pajak pusat dan pajak daerah. Otonomi Daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Mengingat UU HKPD diundangkan oleh pemerintah pada 5 Januari 2022, pemda memiliki ruang untuk menyesuaikan perda hingga 5 Januari. Pajak. pajak pertambahan nilai 5. 1. Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban, usai penandatangan kerjasama dalam pengelelolaan pajak dengan Direktorat Jendral Pajak (DJP), dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) secara virtual, Rabu. Bagaimana perbedaan keduanya? Simak ulasan lengkapnya di sini. Surat ini menjelaskan tata cara, jadwal, dan format laporan yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak terkait. Pendapatan pajak pusat dapat digunakan untuk membiayai berbagai program. Sudahkan kamu tahu apa itu pajak pusat dan daerah? Mungkin ada sebagian dari kamu yang belum mengerti jelas perbedaan keduanya. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran. pajak Pusat dan Daerah seperti . Buku ini berisi penjelasan mengenai jenis, objek, subjek, tarif, penghitungan, pembayaran, dan penagihan pajak. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 28 Tahun. Jakarta, 16/09/2022 Kemenkeu – Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tripartit dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan 86 pemerintah daerah (pemda) secara daring di Kantor Pusat DJP, Kamis (15/09). Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang meliputi kegiatan penghitungan besarnya pajak terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak. Siagian: 1 Makalah ini disampaikan, pada acara Bimbingan Teknis Pemeriksaan Pajak Daerah Tahun. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. f. MAKALAH : Pajak Daerah BAB I PENDAHULUAN A.